Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan RI telah meluncurkan Model Pelaporan Online (MPO) sebagai salah satu instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja, khususnya menyangkut soal bantuan pemerintah kepada petani.
"Dengan MPO maka setiap satuan kerja (satker) dapat melakukan pemantauan dan pengendalian intensif serta aktif melaporkan secara periodik perkembangan kegiatan PSP di daerah masing-masing," ujar Kadis TPH Kalbar, Florentinus Anum saat membuka Workshop Upadating MPO di Pontianak, Jumat (4/11/21).
Ia menjelaskan bahwa MPO akan menjadi kendali bila provinsi dan kabupaten rutin menginput data pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Dengan menginput data pelaksanaan kegiatan melalui MPO diharapkan laporan akan cepat dan akurat diterima di pusat.
MPO yang merupakan aplikasi pelaporan melalui online ini bisa sangat lengkap mulai dari realisasi fisik, keuangan serta titik koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan tertera di MPO tersebut.
"Hasil dari laporan MPO juga merupakan sumber data pendukung laporan Monev yang dipantau oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian serta BPK," katanya.
Menurutnya, sebagai catatan bahwa Kalimantan Barat pada Tahun 2021 mendapatkan alokasi kegatan Banpem TP Propinsi yaitu: (1) Irigasi Perpipaan 1 unit, (2) Embung 7 unit, (3) Irigasi Perpompaan Besar2 unit, (4) Irigasi Perpompaan Menengah 1 unit, dan (5) Rehabiltasi Jaringan Irigasi 112 unit. Kegiatan tersebut tersebar di 8 Kabupaten yaitu Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Mempawah, Sambas, Sanggau, Melawi, dan Sekadau.
Berkaitan dengan kegiatan tersebut agar kinerja kawan-kawan Kabupaten dapat terukur maka diharapkan untuk selalu melaporkan progress baik fisik maupun keuangan dalam aplikasi MPO. Sebab aplikasi MPO dari Ditjen PSP Kementan, fungsinya selain menjadi media informasi, juga menjadi sarana pengawasan bantuan yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholders yang membutuhkan secara cepat, akurat, dan ter-update.
"Dengan adanya kegiatan Workshop Updating Pelaporan Online hari ini, diharapkan dapat memotivasi petugas agar dapat menginput data pelaksanaan kegiatan Ditjen PSP melalui pelaporan online (MPO) secara teratur dan terjadwal sehingga diharapkan laporan akan selalu up to date. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini," jelas dia
Pada kesempatan itu ia menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Salah satu faktor yang berperan penting adalah adanya dukungan sarana dan prasarana pertanian.
"Pemerintah terus mengupayakan bagaimana prasarana dan sarana pertanian terus ditingkatkan agar peningkatan produksi meningkat dan ketahanan pangan tercapai pula," jelasnya.
Dukungan prasarana dan sarana pertanian bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan.
Kemudian melakukan upaya rehabilitasi jaringan irigasi, melakukan upaya optimasi lahan, meningkatkan ketersediaan alat dan mesin pertanian, perbaikan distribusi pupuk bersubsidi agar pupuk sampai kepada petani sesuai dengan azas 6 (enam) tepat.
Diharapkan fasilitasi prasarana dan sarana pertanian tersebut mampu meningkatkan produksi dan produkstifitas secara berkelanjutan. Tentunya dengan dukungan dan peran serta aktif semua pihak sehingga swasembada berkelanjutan dapat dicapai.
"Pelaporan merupakan hal sangat penting, yaitu menyangkut realisasi fisik dan keuangan. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan merupakan salah satu laporan yang menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," katanya.
