• Selamat Datang di Website Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

Dorong penguatan BPP melalui gerakan BSM3 di Kabupaten Ketapang

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara berjenjang mulai dari Kabupaten hingga tingkat WKPP, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Kalbar melalui Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian  melakukan supervisi ke enam Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Ketapang.

"Penyelenggaraan supervisi sendiri dimaksudkan untuk melihat potret langsung kondisi BPP di Kabupaten Ketapang, baik dari aspek kelembagaan, aspek ketenagaan, aspek penyelenggaraan maupun aspek pembiayaan  guna mengidentifikasi dan memberikan solusi pemecahan masalah yang dihadapi BPP agar dapat mendorong penguatan BPP saat ini," ujar Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian, Dinas TPH Kalbar, Masudi.

Dalam kesempatan itu, Masudi mensosialisasikan gerakan Buat Sendiri Mudah Murah Meriah (BSM3) guna mengatasi mahalnya harga sarana produksi pertanian.  Kesempatan ini juga dimanfaatkan penyuluh pertanian secara bersama-sama memperbanyak pembuatan Jakaba sebagai gerakan BSM3 di BPP, untuk kemudian perbanyakan Jakaba ini secara berjenjang akan diteruskan Penyuluh Pertanian di masing-masing WKPP guna mendorong peningkatan produksi pertanian. Supervisi BPP ini juga turut serta diikuti tim penyuluhan Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang.

Sementara itu, Kepala Dinas TPH Kalbar, Florentinus Anum mengatakan akhir-akhir ini salah satu kendala yang dihadapi para petani dan kelompok tani dalam meningkatkan produksi komoditas pertanian adalah belum optimalnya sarana produksi salah satunya adalah terkait dengan masih tingginya harga pupuk di pasaran. Kemudian selalu kurangnya pemenuhan pupuk bersubsidi dari yang diusulkan oleh petani yang tertuang dalam dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Untuk menjawab kondisi itu maka pihaknya menghadirkan BSM3.

"tiga tahun terakhir ini pupuk bersubsidi rata rata hanya 25 persen - 30 persen dari total kebutuhan petani atau kelompok tani yang dipenuhi oleh pemerintah pusat. Sehingga dipastikan pupuk bersubsidi di lapangan akan kurang bukan langka. Kembali, untuk mengatasi permasalahan yang ada kami berinovasi mengatasi permasalahan pupuk dalam upaya memenuhi kebutuhan pupuk dengan BSM3," ucap dia.

Share

Government Public Relations

Facebook Fanspage

Visitor

Login anggota