Kunker DPRD Sambas konsultasikan persoalan pupuk subsidi
Komisi II DPRD Sambas melakukan kunjugan kerja ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) Provinsi Kalbar untuk konsultasi terhadap pesoalan pupuk subsidi yang dialami petani di daerah itu, Jumat (20/12/2019).
"Hari ini kita melakukan kunjugan kerja ke Distan TPH Kalbar sebagai tindak lanjut dari aspirasi atau keluhan petani Sambas yang menyampaikan ke kami. Nah, untuk tahu persis persoalan dan apa yang harus dilakukan maka kami konsultasikan dengan Distan Kalbar tersebut," ujar Ketua Komisi II DPRD Sambas, Hapsak Setiawan di Kantor Distan TPH Kalbar, Pontianak.
Dari hasil kunjungan kerja pihaknya mendapatkan informasi bahwa ada permasalahan tidak singkronnya data ATR BPN dengan Distan TPH Kalbar terkait luasan tanam.
"Dengan persoalan itu perlu peninjauan ulang tentang data luasan lahan tanaman pangan kita apalagi ke depannya Kementerian Pertanian akan menerapkan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e- RDKK yang berbasis online," kata dia
Menurutnya ke depan pendataan petani dan luasan lahan harus benar - benar akurat.
"Jika e -RDKK diterapkan maka petani yang terdapat di e-RDKK yang bisa mendapatkan subsidi pupuk dengan menunjukan kartu taninye untuk membeli pupuk subsidi," papar dia.
Lanjutnya, pendataan e - RDKK memang harus ade kerja yang maksimal dari Badan Penyuluh Pertanian (BPP) dan Pelaksana Penyuluh Lapanhan (PPL) untuk melakukan pendataan yang akurat. Sehingaa peruntukan pupuk subsisi benar- benar sesuai kebutuhan pupuk dengan jumlah luasan lahan.
"Komisi II mendorong agar ke depan ada penambahan kuota pupuk untuk Kabupaten Sambas. Pada 2019 kuota kita berkurang jauhhampir 50 persen. Hingga Oktober 2019 kuota subsidi kita sudah habis," katanya.
Dalam kunjungan kerja tersebut selain membahas soal pupuk subsidi juga dibahas tentang pengelolaan alat mesin pertanian.
Pada kesempatan kegiatan kunjungan kerja Komisi II DPRD Sambas, Kabid Prasarana dan Sarana (PSP) Pertanian Distan TPH Kalbar, Mulyadi menjelaskan bahwa persoalan pupuk tidak terlepas kebijakan penetapan luas lahan oleh ATR BPN.
"Jumlah pupuk subsidi pada 2019 ini terdampak dari penetapan luas lahan yang semakin berkurang," kata dia.