Rakor Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani) di Kalbar yang dihadiri pihak terkait digelar di Aston Hotel Pontianak, Kamis (20/2/2020). Kegiatan tersebut membahas sejumlah isu termasuk mematangkan pelaksanaan program.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar, Florentinus Anum menyebutkan bahwa sejauh ini program Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani) di Kalbar sudah tahap pemetaan anggaran.
"Perkembangan Kostratani di Provinsi Kalbar selain masih pada proses administrasi, kegiatan, penentuan Calon Petani-Calon Lokasi (CPCL) namun juga sudah sampai pemetaan anggaran,"kata dia.
Ia menjelaskan bahwa untuk proses administrasi yang dilakukan adalah dengan pembuatan Draf SK pembentukan Kostrawil di provinsi dengan BPTP sebagai pemimpinya. Kemudian juga untuk pelaksanaan kegiatan Kostratani sudah disampaikan telaahan Staf ke Gubernur Kalbar.
"Kita juga sudah melakukan sosialisasi secara intens dengan kepala bidang penyuluhan kabupaten /kota lewat rapat rapat dinas," kata dia.
Lanjutnya, pihaknya juga telah mengusulkan CPCL BPP Kabupaten /Kota yang telah divalidasi pusat. Dari hasil validasi 14 Kabupaten kota ada 85 BPP yang masukdalam program Kostratani
"Pengajuan 5 CPCL Penumbuhan dan Pengembangan KEP sesuai alokasi yang diberikan BPPSDMP untuk mendukung program Kostratani dan sudah diajukan yaitu KEP Penumbuhan dan Pengembangan pada Kabupaten Landak , Sambas dan Bengkayang," jelas dia.
Kemudian, pada tanggal 17-19 Februari 2020 telah diadakan sinkronisasi program bagi 7 Kostrada dari 14 Kabupaten/kota yang masuk dalam program Kostratani yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Landak, Sambas, Bengkayang , Mempawah dan Sanggau.
"Kegiatan yang telah dilaksanakan dihadiri para kepala bidang penyuluhan di 7 kabupaten terkait," jelasnya.
Ia menjelaskan program Kostratani ini bertujuan untuk memantapkan dan merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran BPP untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
"Melalui pelaksanaan Kostratani kabupaten dan kecamatan melalui langkah-langkah strategis yang diimplementasikan oleh pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan di kabupaten/kota kita wujudkan kedaulatan pangan nasional," jelas dia.
