SOSIALISASI UU.ASN DAN SKP

Post : 12-03-2014

PONTIANAK-Senin,3 Maret 2014 Dinas Pertanian TPH Prov.Kalbar mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Ir.Hj.Sri Hastuti,MM mewakili Kepala Dinas Pertanian TPH. 
Sosialisasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil dihadiri oleh seluruh Kepala Bidang, Kepala UPT serta staf dilingkungan Dinas Pertanian TPH Prov.Kalbar. 

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa: 
1)Jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:a) Jabatan Administrasi; 
b) Jabatan Fungsional; dan 
c) Jabatan Pimpinan Tinggi. 
2)Jabatan Administrasi terdiri atas: 
a) Jabatan Administrator; 
b) Jabatan Pengawas; dan 
c) Jabatan Pelaksana. 
3)Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: 
a) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; 
b) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 
c) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, yaitu: 
1)58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 
2)60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan 
3)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. 
Jabatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan penyetaraan: 
1)jabatan eselon la Kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara 
2)jabatan eselon la dan eselon lb setara dengan Jabatan Pimpinan 
3)Jabatan eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 
4)jabatan eselon lll setara dengan Jabatan Administrator; 
5)jabatan eselon lV setara dengan Jabatan Pengawas; dan 
6)jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan Jabatan Pelaksana 

Pada saat mulai berlakunya undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014) maka : 
a.Batas usia pensiun Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon ll) adalah 60 (enam puluh)tahun tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 
b.Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon ll) belum berusia 60 (enam puluh) tahun tetapi keputusan pemberhentian hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut 
c.apabila tidak diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun; 
d.apabila telah diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun; 
e.apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan pemberhentian dari jabatannya 
f.Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan angka 2) telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
g.apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima oleh yang bersangkutan dan masih bersedia melaksanakan tugas, maka keputusan pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali. 
h.apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima oleh yang bersangkutan tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka mengajukan surat pernyataan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya yang sudah ditetapkan (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) tetap berlaku.  2

Visi & Misi

img

Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

Terwujudnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura modern, berbudaya industri, berbasis pedesaan, dan berdaya saing.

img

Misi

1. Meningkatkan Sistem Manajemen Pembangunan Pertanian.
2. Mewujudkan ketersediaan bahan pangan daerah secara berkelanjutan, aman serta terjangkau oleh masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya secara terkendali, teknologi yang berwawasan lingkunga.
3. Meningkatkan Mutu Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortkikultura.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Lahan, Air dan Sarana/Prasarana Pertanian.
5. Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.